Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 2).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Tujuan pengaturan ini adalah untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Ketentuan substansial meliputi: 1. **Keanggotaan BPD:** Anggota BPD merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, dengan jumlah anggota antara 5 hingga 9 orang, tergantung jumlah penduduk desa. Pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan dusun atau pemilihan langsung. 2. **Kelembagaan BPD:** Kelembagaan BPD terdiri dari pimpinan (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan bidang (penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa). 3. **Fungsi dan Tugas BPD:** BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Tugas BPD meliputi penggalian, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa, pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, pengawasan kinerja kepala desa, evaluasi LKPPD, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. 4. **Hak, Kewajiban, dan Kewenangan BPD:** BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, serta mendapat tunjangan. BPD berwenang mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi, mengajukan rancangan peraturan desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan, menyatakan pendapat, mengawal aspirasi masyarakat, menyusun peraturan tata tertib BPD, menyampaikan laporan hasil pengawasan, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD, mengelola biaya operasional BPD, mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa, dan melakukan kunjungan kepada masyarakat.

1. Anggota BPD yang sudah ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya dan selanjutnya proses pengisian keanggotaan BPD menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

1. Anggota BPD yang melanggar larangan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberhentian sebagai anggota BPD.