Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1866).

Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendukung kebijakan pemerintah terkait jaminan kesehatan nasional, dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Definisi SKCK, Polri, Kapolri, WNI, WNA, Pejabat Publik, Identifikasi, Kartu TIK, Penjamin, Peserta Aktif, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Anggota Organisasi Profesi.
2. Persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi WNI dan WNA, termasuk fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta lahir, pasfoto, paspor, identitas lain, dan tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN.
3. Prosedur penerbitan SKCK yang meliputi pendaftaran (elektronik atau langsung), pencatatan, identifikasi, penelitian, koordinasi (internal dan eksternal), pencetakan, dan penyerahan.
4. Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Markas Besar Polri, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Sektor.
5. Pembiayaan penerbitan SKCK yang dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pelayanan penerbitan SKCK kepada masyarakat.

(-)

(-)