Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka Utara. Latar belakangnya adalah kondisi wilayah yang rawan bencana dan perlunya upaya penanggulangan yang terencana dan terpadu.

Tujuan kebijakan adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan, melindungi cagar budaya dan lingkungan alam, serta mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, pengalokasian dana, perencanaan penyediaan cadangan pangan, pemulihan kondisi, dan pemeliharaan arsip.
2. Wewenang Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan, membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, menetapkan status dan tingkatan bencana, melaksanakan kerja sama, mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi, mengerahkan sumber daya, merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam, menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur, merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan, dan melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan.
3. Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk hak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, pendidikan, informasi, berperan serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta melakukan pengawasan. Masyarakat juga berkewajiban menjaga kehidupan sosial yang harmonis, berperan aktif dalam penanggulangan bencana, dan memberikan informasi yang benar.
4. Pembentukan forum untuk pengurangan risiko bencana yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, dunia pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.
5. Peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.
6. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
7. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang bersumber dari APBD, APBN, dan masyarakat.

1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(-)