Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2015 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2013 tentang Keprotokolan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2012 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keputusan Menteri ini menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017. Program ini mencakup berbagai jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang hingga Keputusan Menteri, yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di luar program legislasi tahunan dimungkinkan, asalkan memperhatikan dasar pembentukan dan kebutuhan hukum masyarakat, serta dilengkapi dengan kajian teknis dan izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, tetapi belum ditetapkan, akan menjadi prioritas penyusunan pada Tahun 2017.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017.

(-)

(-)