Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 6 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Kolaka Timur. Latar belakangnya adalah bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan dapat menjadi sumber dana potensial untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan hasil guna zakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Pembentukan dan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur, termasuk proses seleksi pengurus dan pembentukan UPZ.
2. Persyaratan dan tata cara pembentukan LAZ oleh masyarakat.
3. Hak dan kewajiban Muzakki dan BAZNAS/LAZ, termasuk kewajiban Muzakki untuk mengeluarkan zakat dan hak untuk memperoleh informasi transparan.
4. Pembiayaan BAZNAS dan LAZ, yang dapat berasal dari APBD, APBN, atau Hak Amil.
5. Pengumpulan zakat, yang meliputi zakat mal dan zakat fitrah, serta jenis-jenis harta yang dikenai zakat.
6. Pendayagunaan zakat untuk kepentingan fakir, miskin, amil, muallaf, gorimin, sabilillah, dan ibnu sabil.
7. Penghitungan zakat, di mana Muzakki dapat menghitung sendiri atau dibantu oleh BAZNAS/LAZ.
8. Pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat oleh BAZNAS/LAZ kepada BAZNAS Provinsi, Bupati, dan DPRD.

(-)

1. BAZNAS Kabupaten/Tingkat Kecamatan atau LAZ serta UPZ yang tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap pemberi/muzaki dikenakan sanksi administratif. 2. BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang tidak mendistribusikan dan mendayagunakan dana dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai syariat Islam dan peruntukannya, serta tidak menyetorkan ke rekening kas umum BAZNAZ dan mencatat sesuai standar akuntansi, dikenakan sanksi administratif. 3. LAZ yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 bulan dan akhir tahun, dikenakan sanksi administratif. 4. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau pencabutan izin operasional.