Undang-undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang Darurat ini diterbitkan untuk memperbaiki redaksi Pasal 6 dari Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1957 yang menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya, terutama terkait perhitungan keuangan yang lazim. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan perhitungan keuangan dengan praktik umum dan mengatasi kesulitan yang timbul dari redaksi sebelumnya.

Ketentuan Substansial: Perubahan ini mengatur bahwa istilah "sebulan" dalam konteks Pasal 5 sub 2 dan 3 harus diartikan sebagai masa 30 hari berturut-turut. Jika masa tersebut kurang atau lebih dari 30 hari, maka perhitungannya dilakukan secara proporsional. Hal ini penting karena masa sidang dan reses yang tidak selalu berlangsung selama satu bulan penuh, sehingga perhitungan keuangan harus disesuaikan dengan masa aktual yang dijalani oleh anggota Konstituante.