Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tegal Nomor 27 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 27 Tahun 2025 ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kota Tegal.

Secara substansial, peraturan ini mengatur dua bentuk bantuan hukum, yaitu litigasi (pidana, perdata, dan tata usaha negara) dan nonlitigasi (seperti penyuluhan hukum, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum). Peraturan ini menetapkan persyaratan ketat bagi Pemberi Bantuan Hukum, termasuk kewajiban akreditasi, serta mengatur tata cara permohonan bantuan hukum bagi masyarakat, mulai dari pengajuan tertulis hingga verifikasi dokumen.

Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD Kota Tegal. Pemberi Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan pencairan dana dengan melampirkan laporan penyelesaian perkara atau kegiatan yang telah diverifikasi oleh Tim Jejaring Sinergitas Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Peraturan ini juga mewajibkan adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran.