Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1955

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 1 Ayat (2) Sub A Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 14) dan Penyerahan Tugas Menjalankan Kebijaksanaan Mengenai Biro Penampungan Anggota Tentara (B.P.B.A.T.) Kepada Menteri Negara

Juga dikenal sebagai: PP 26/1955 · PP No. 26 Tahun 1955 · PP Nomor 26 Tahun 1955

Status:
Berlaku
Tanggal Penetapan:10 Oktober 1955
Aparatur Sipil Negara

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPengubahan Pasal 1 Ayat (2) Sub A Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 14) dan Penyerahan Tugas Menjalankan Kebijaksanaan Mengenai Biro Penampungan Anggota Tentara (B.P.B.A.T.) Kepada Menteri Negara
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku-
Tanggal Penetapan10 Oktober 1955
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44) tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas. Peraturan ini mengubah: 1. Pasal 1 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 14).

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengubah Pasal 1 ayat (2) sub a dari Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954, sejalan dengan pencabutan Undang-undang No. 14 tahun 1953 dan penggantian dengan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955. Selain itu, peraturan ini menyerahkan tugas menjalankan kebijaksanaan mengenai Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (B.P.Β.Α.Τ.) dari Menteri Pertahanan kepada Menteri Negara. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perhatian dan intensitas dalam penampungan dan pemulihan bekas anggota tentara ke dalam masyarakat, tanpa mengubah ketentuan dalam Undang-undang Darurat yang berlaku.

1. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (Β.Ρ.Β.Α. Τ.) diserahkan kepada Menteri Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya. 2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah baru ini dan diatur atas nama Menteri Pertahanan oleh Menteri Negara.

(-)