Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa

Juga dikenal sebagai: PP 22/2026 · PP No. 22 Tahun 2026 · PP Nomor 22 Tahun 2026

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:12 Mei 2026Tanggal Penetapan:12 Mei 2026
Transportasi & LogistikTeknologi, Media & TelekomunikasiKonstruksi & Infrastruktur

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPenyelenggaraan Bandar Antariksa
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku12 Mei 2026
Tanggal Penetapan12 Mei 2026
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan untuk mengatur penyelenggaraan Bandar Antariksa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi nasional dalam teknologi keantariksaan guna mendukung pembangunan ekonomi, pertahanan, dan keamanan nasional.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan kewenangan Badan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandar Antariksa, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan Badan Hukum Indonesia. Pengaturan mencakup penetapan lokasi strategis nasional, zonasi kawasan (zona bahaya satu, dua, dan tiga), serta standar keamanan dan keselamatan pengoperasian yang ketat. Kegiatan di Bandar Antariksa meliputi penyiapan wahana, peluncuran (uji coba, demonstrasi, dan operasional), masuk kembali wahana, telemetri, serta pengelolaan limbah.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk Operator Bandar Antariksa, Operator Wahana Peluncur, dan Petugas Keselamatan Peluncuran. Penyelenggara keantariksaan diwajibkan memenuhi persyaratan keuangan, jaminan asuransi, serta standar keselamatan penerbangan dan navigasi. Selain itu, diatur pula mengenai tanggung jawab internasional pemerintah, mekanisme ganti rugi atas kerugian fisik dan langsung, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi penyelenggara kegiatan.

(-)

  1. Pelanggaran kewajiban terkait persyaratan keuangan, jaminan asuransi, dan mitigasi risiko (Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan lisensi.
  2. Pelanggaran kewajiban terkait larangan membawa senjata berbahaya dan gangguan keamanan nasional (Pasal 25 ayat (1) huruf c dan d) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan lisensi.
  3. Pelanggaran kewajiban terkait keselamatan penerbangan, pelayaran, dan telekomunikasi (Pasal 25 ayat (1) huruf e dan ayat (2)) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang tersebut.
  4. Pelanggaran kewajiban oleh Petugas Keselamatan Peluncuran, Operator Bandar Antariksa, dan pihak terkait terhadap standar keselamatan (Pasal 47) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan lisensi.