Keputusan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk menunjuk pejabat pelaksana dalam pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero). Latar belakang kebijakan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui penugasan yang telah disepakati dalam perjanjian antara Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma (Persero). Pejabat yang ditunjuk, Martin Sirait, S.Si, Apt., bertanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kewenangan untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian penugasan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan perjanjian, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain itu, PPK juga bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA, menyimpan dokumen pelaksanaan kegiatan, dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran belanja negara.
di desktop Anda.