Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1991

(-)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 ini bertujuan untuk mengatur penyusunan, penerapan, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai standar yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kebijakan ini menetapkan bahwa penyusunan, penerapan, dan pengawasan SNI menjadi kewenangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan lingkup kewenangannya. Proses perumusan SNI harus menjamin konsensus nasional dan disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional. SNI dapat diterapkan secara wajib atau sukarela oleh perusahaan terhadap produk dan/atau jasa yang dihasilkannya. Sertifikasi dan penandaan SNI dilakukan setelah pengujian oleh lembaga penguji yang terakreditasi. Biaya pengujian dibebankan kepada pihak yang memerlukan jasa tersebut. Pengawasan terhadap produk dan/atau jasa yang memenuhi SNI dilakukan oleh instansi teknis terkait dan Menteri Perdagangan.

1. Pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan standardisasi yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

(-)