Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Bupati ini menetapkan tata cara pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) kepada desa di Kabupaten Gorontalo. Kebijakan ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan pemerintah desa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD. Penghitungan BHPRD dilakukan dengan komposisi 60% sebagai alokasi dasar yang dibagi merata kepada seluruh desa, dan 40% sebagai alokasi proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing desa. Apabila terjadi selisih lebih bayar atau kurang bayar, maka akan diperhitungkan pada jumlah BHPRD tahun anggaran berikutnya.

Penyaluran BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap. Pemerintah Desa wajib mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APBDes, laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, dan fotokopi rekening kas desa. BHPRD yang diterima desa digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana tersebut yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes.