Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Gunung Mas. Latar belakangnya adalah bahwa PKL merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan yang perlu diberdayakan, namun keberadaannya juga dapat menimbulkan masalah seperti gangguan lalu lintas dan kebersihan kota. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL, mengembangkan kemampuan usaha mereka, dan mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:
1. Pendataan dan pendaftaran PKL untuk keperluan pengendalian dan kepastian berusaha.
2. Penetapan lokasi atau kawasan tertentu sebagai lokasi binaan untuk kegiatan usaha PKL yang bersifat terjadwal dan penyediaan lahan untuk lokasi binaan yang bersifat permanen di setiap kecamatan.
3. Pemindahan PKL yang berusaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ke lokasi binaan yang telah ditetapkan.
4. Hak dan kewajiban PKL, termasuk kewajiban memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU), menempati lokasi usaha yang telah ditentukan, mematuhi waktu kegiatan usaha, dan memelihara kebersihan lingkungan.
5. Larangan bagi PKL, seperti melakukan kegiatan usaha di lokasi yang tidak ditetapkan, mengganti bidang usaha, memperdagangkan barang ilegal, dan memperjualbelikan tempat usaha.
6. Upaya pemberdayaan PKL melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, BUMN, BUMD, atau pelaku ekonomi lainnya.
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL oleh Bupati dan SKPD terkait.
8. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL melalui pengawasan sosial, pemberian saran, dan penyampaian informasi.
di desktop Anda.