Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih dan tertib administrasi keuangan sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Pembagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah antara Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku PA.
2. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak dan kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah.
3. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
4. APBD sebagai dasar pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
5. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
6. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
8. Pengelolaan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga.

(-)

(-)