Peraturan Bupati ini disusun sebagai upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan konflik kepentingan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta meningkatkan kesadaran aparatur dalam mengelola situasi konflik kepentingan. Ruang lingkup kebijakan mencakup identifikasi jenis konflik kepentingan, baik yang bersifat aktual maupun potensial, yang bersumber dari hubungan keluarga, kepentingan finansial, rangkap jabatan, hingga penerimaan gratifikasi. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan membangun sistem pengelolaan yang meliputi identifikasi risiko, penetapan pejabat pelaksana, serta penyediaan mekanisme pengaduan. Pejabat Pemerintahan diwajibkan melakukan pencatatan daftar kepentingan pribadi secara berkala setiap tahun dan mendeklarasikan situasi konflik kepentingan aktual kepada atasan untuk mendapatkan arahan pengendalian. Selain itu, peraturan ini mengatur masa tunggu (cooling-off period) selama 2 tahun bagi mantan Pejabat Pemerintahan untuk mencegah pengaruh jabatan lama terhadap pengambilan keputusan di instansi asalnya. Sistem ini juga didukung dengan program pelatihan, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas implementasi kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
di desktop Anda.