Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengangkatan Plt. dilakukan untuk mengisi sementara jabatan yang kosong karena pejabat definitif berhalangan tetap, sedangkan Plh. untuk pejabat yang berhalangan sementara. Ruang lingkup peraturan ini mencakup jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Pejabat yang diangkat sebagai Plt. atau Plh. harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki penilaian prestasi kerja yang baik dan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. Plt. dan Plh. memiliki kewenangan terbatas dan tidak berhak mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi. Tunjangan kinerja diberikan kepada Plt. sesuai dengan jabatan yang dirangkapnya, sedangkan Plh. tidak menerima tunjangan kinerja dalam kedudukannya sebagai Plh.

1. Dalam hal terdapat pejabat eselon V yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional dapat diperintahkan sebagai Plt. atau Plh.
2. Tunjangan kinerja Plt. pejabat eselon V diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf b berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e.