Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1038)

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mengubah ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 yang menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat diajukan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berlaku. Dengan demikian, Peraturan Lembaga ini menetapkan bahwa pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis diajukan paling lambat 22 Juni 2028. Jika permohonan diajukan melalui pos, tanggal pengajuan dihitung berdasarkan stempel pos.

(-)

(-)