Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2018

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang terencana dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah adanya perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan bencana alam, risiko gagal usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani.

Perlindungan petani dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini terhadap dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian. Pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, pengutamaan hasil pertanian daerah, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan dan pemberdayaan petani. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan prasarana dan sarana pertanian, menjamin kepastian usaha, menghapuskan praktik ekonomi biaya tinggi, memberikan ganti rugi gagal panen, membangun sistem peringatan dini, dan memfasilitasi asuransi pertanian. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan, mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian, memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian, memfasilitasi pembiayaan dan permodalan, memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani.

(-)

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, diberi sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan. 2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan penghentian tetap kegiatan. 3. Sanksi keperdataan berupa ganti kerugian.