Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, dengan menetapkan pelimpahan wewenang pemberian izin usaha dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. Pelimpahan ini mencakup izin usaha di berbagai bidang seperti Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Perindustrian. Namun, pelimpahan ini tidak mencakup penerbitan izin untuk industri tertentu seperti industri minuman beralkohol, industri kertas berharga, dan industri senjata dan amunisi. Kepala Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan harus memperhatikan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal serta peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM dan instansi terkait.

• Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, dan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dimaksud.