Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Tujuannya adalah membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat. Penyelenggaraan FKP ditetapkan oleh pimpinan unit pelayanan publik dan hasilnya dituangkan dalam berita acara janji perbaikan pelayanan publik. Laporan hasil penyelenggaraan FKP disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pedoman FKP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pedoman ini mencakup pendahuluan (latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup), pengertian dan prinsip FKP, penyelenggaraan FKP (umum, bentuk, pihak yang terlibat, tahapan pelaksanaan, dukungan para pihak), serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Ruang lingkup FKP meliputi penyusunan kebijakan pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, pemberian penghargaan, survei kepuasan masyarakat, dan kebijakan lain terkait pelayanan publik.

(-)

(-)