Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 19 Tahun 2000

Peraturan ini mencabut: 1. Segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun ini mengatur tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagori. Lembaga Kemasyarakatan Nagori dibentuk atas prakarsa masyarakat Nagori dan ditetapkan dengan Peraturan Nagori. Nama lembaga ditentukan oleh Pemerintah Nagori bersama Maujana Nagori. Lembaga ini berkedudukan di Nagori dan merupakan wadah masyarakat dalam pembangunan, bertugas membantu Pangulu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Susunan organisasi ditetapkan oleh lembaga itu sendiri, dengan masa kerja pengurus selama 5 tahun. Anggota pengurus dipilih dari pemuka masyarakat dengan syarat-syarat tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Pangulu setelah mendapat persetujuan Maujana Nagori. Lembaga Kemasyarakatan memiliki kewenangan mengelola hak dan harta kekayaan lembaga, serta memberikan saran kepada Pemerintah Nagori. Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada seperti LPMN dan PKK dapat tetap dipertahankan keberadaannya dengan penetapan dari Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori. Sumber dana lembaga diperoleh dari swadaya masyarakat dan bantuan lain yang sah.

1. Organisasi Kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori maupun pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat tetap dipertahankan keberadaannya. 2. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimkasud ayat (1) pasal ini, memerlukan penetapan dari Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.

(-)