Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 19).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi di Kota Banjarmasin. Maksud dari peraturan ini adalah untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, termasuk semua bentuk kegiatan, tempat, aktivitas, dan waktu penyelenggaraannya. Tujuannya adalah agar kegiatan hiburan dan rekreasi memberikan manfaat yang baik dan tidak mengganggu tatanan sosial.

Peraturan ini mengatur jenis dan bentuk usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, taman rekreasi, karaoke, dan jasa impresariat/promotor. Setiap kegiatan usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi, kecuali untuk jasa impresariat/promotor yang dilakukan terhadap setiap kantor.

Pemegang TDUP memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawan, memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas, memajang TDUP dan izin lain yang mudah dilihat, memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan daerah, mengadakan pembukuan, memberikan laporan berkala, membayar pajak hiburan tepat waktu, dan melaksanakan tindakan pencegahan terhadap dampak lingkungan. Terdapat larangan bagi pemegang TDUP untuk menyelenggarakan kegiatan perjudian, penyalahgunaan narkotika, peredaran minuman beralkohol (kecuali berizin), prostitusi, dan kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum.

Peraturan ini juga mengatur tentang izin insidentil untuk kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(-)

1. Pengusaha/Pemegang TDUP dapat dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13. 2. Walikota dapat membekukan sementara TDUP apabila pengusaha terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.