Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 476).

Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Samarinda (Polnes). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kinerja Polnes dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penataan organisasi ini telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Kedudukan Polnes yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Tugas Polnes dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi.
3. Fungsi Polnes meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika, dan pelaksanaan kegiatan administrasi.
4. Susunan organisasi Polnes terdiri dari Senat, pemimpin (Direktur dan Wakil Direktur), Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun.
5. Rincian tugas dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi, termasuk jurusan, bagian, pusat, dan unit penunjang akademik.
6. Jabatan di lingkungan Polnes diatur, dengan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

1. Jabatan dan pejabat di lingkungan Polnes berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2018 tetap melaksanakan tugas sampai adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Penyesuaian organisasi dan tata kerja serta penetapan jabatan dan pejabat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

(-)