Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1956

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 117 Tahun 1956 ini dikeluarkan dengan latar belakang adanya kekeliruan dalam pengajuan permintaan tunjangan jabatan oleh Sdr. S. Kertosumo, Kepala Djawatan Karet Rakjat Pusat di Djakarta. Tunjangan tersebut seharusnya diajukan berdasarkan surat-surat bukti pengeluaran yang sah, bukan melalui daftar gaji. Meskipun demikian, jumlah tunjangan yang diterima tidak jauh berbeda dari yang seharusnya. Oleh karena itu, keputusan ini membebaskan Sdr. Kertosumo dari kewajiban mengembalikan sisa tunjangan jabatan sebesar Rp. 2.900,- yang sebelumnya harus dikembalikan. Keputusan ini mempertimbangkan keadilan bagi Sdr. Kertosumo dan mengacu pada Pasal 19 Indische Comptabiliteitswet.