Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mewajibkan pelaporan harta kekayaan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan ini menetapkan kriteria pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan, termasuk pejabat struktural eselon I hingga III, kepala UPT, dan pejabat yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Unit pengelola LHKPN ditetapkan di berbagai bagian kementerian, dengan tugas mengelola dan memantau pelaporan harta kekayaan. Penyampaian LHKPN dilakukan secara elektronik atau langsung ke KPK, dan kepatuhan pelaporan menjadi syarat promosi jabatan.

(-)

1. Masing-masing Pimpinan unit kerja Eselon I memberikan sanksi kepada Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau mempertimbangkan rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.