Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2020

Qanun ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2020 ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019.

Latar Belakang dan Tujuan:

Qanun ini dibentuk untuk memenuhi kewajiban Bupati dalam memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikannya kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Qanun ini menetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan yang memuat:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Qanun ini juga memuat rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019, termasuk pendapatan, belanja dan transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa perhitungan tahun anggaran.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019.

(-)

(-)