Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2020

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Pasangkayu. Tujuannya meliputi penurunan infeksi HIV baru, meniadakan kematian akibat AIDS, menghilangkan diskriminasi terhadap ODHA, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan mengurangi dampak sosial ekonomi penyakit ini.

Strategi penanggulangan mencakup pemberdayaan masyarakat, prioritas komitmen nasional dan internasional, peningkatan advokasi dan kapasitas, upaya penanggulangan yang merata dan terjangkau, deteksi dini kasus, peningkatan jangkauan pelayanan, peningkatan pembiayaan, pengembangan SDM, peningkatan ketersediaan pengobatan, dan manajemen yang akuntabel.

Kegiatan penanggulangan meliputi promosi kesehatan, pencegahan penularan, pemeriksaan diagnosis, pengobatan, perawatan, dukungan, dan rehabilitasi. Promosi kesehatan dilakukan melalui advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan penularan HIV dilakukan melalui hubungan seksual dan non-seksual, serta pencegahan penularan dari ibu ke anak. Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui KTS atau TIPK dengan prinsip konfidensialitas dan persetujuan pasien. Pengobatan HIV bertujuan mengurangi risiko penularan dan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS dilaksanakan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dan perawatan rumah berbasis masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur surveilans HIV dan AIDS, mitigasi dampak sosial ekonomi, sumber daya kesehatan (fasilitas pelayanan kesehatan, SDM, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan), pendanaan, pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten, pemberdayaan masyarakat, peran dunia usaha, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, serta peran, hak, dan tanggung jawab penderita HIV dan AIDS.

(-)

1. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan tindakan preventif dapat dikenakan teguran lisan, tertulis, dan/atau pencabutan izin. 2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dikenakan teguran lisan, tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain.