Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani disusun sebagai pedoman komprehensif untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh posisi strategis petani dalam ketahanan pangan, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses lahan, teknologi, permodalan, serta risiko iklim dan pasar.

Secara substansial, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pelindungan dan pemberdayaan petani melalui strategi kolaboratif yang melibatkan perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelindungan petani mencakup penyediaan sarana dan prasarana pertanian, jaminan kepastian usaha, pemberian bantuan gagal panen, asuransi pertanian, serta fasilitasi kekayaan intelektual. Selain itu, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pengembangan sistem pemasaran, konsolidasi lahan, serta penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani (seperti koperasi).

Peraturan ini juga mengatur mengenai akses pembiayaan melalui lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan khusus, serta pembentukan forum koordinasi untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Perencanaan kebijakan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan kearifan lokal, daya dukung sumber daya alam, dan nilai keistimewaan daerah.