[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_32":33,"_34":35},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_36":37,"_38":39},"regulationId","41731619-e094-45f7-b93f-6c22f6f2c21e","regulationData",{"_40":37,"_41":42,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_63":64,"_65":66,"_70":71,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2025","number","11","year","2025","published_date","2025-01-30","effective_date","2025-08-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":56,"_59":60,"_61":62},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":64,"_59":67,"_68":69},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[72,75],{"_6":73,"_59":74,"_61":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":76,"_59":77,"_61":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"sectors","location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standar-SNI-PupukNitrogen-Fosfor-Kalium
2025
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 11, BN.2025 (95)/159 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan\r\nkeselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta\r\nkelestarian lingkungan dari penggunaan pupuk\r\nnitrogen, fosfor, dan kalium padat, menciptakan\r\npersaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan\r\ndaya saing efisiensi, dan kinerja industri pupuk\r\nnitrogen, fosfor, dan kalium padat, dan telah\r\nditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia\r\nuntuk pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium padat secara\r\nwajib;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/MIND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar\r\nNasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk\r\nSecara Wajib sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan standar nasional indonesia pupuk\r\nnitrogen, fosfor, dan kalium padat dan kebijakan di\r\nbidang standardisasi industri, sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk\r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,\r\nperlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian\r\ntentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia\r\nuntuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat\r\nSecara Wajib.\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PP No. 28 Tahun 2021, Perpres 167 Tahun 2024, Peraturan Menteri Perindustrian 45 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakuan SNI secara wajib, penilaian kesesuaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perindustrian 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 159 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2803:2024 secara wajib untuk Pupuk NPK Padat dengan nomor pos tarif/harmonized system ex. 3105.20.00 yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor untuk dipasarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan SNI ini bertujuan untuk menjamin keamanan, kesehatan, keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta kelestarian lingkungan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri pupuk. Peraturan ini mengatur pengecualian pemberlakuan SNI wajib untuk pupuk dengan sifat teknis berbeda, barang contoh untuk pengujian, dan keperluan riset dan pengembangan. Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pupuk NPK Padat wajib memenuhi ketentuan SNI, dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI jika ada sanksi pidana. Pemenuhan SNI dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1b atau tipe 5, yang meliputi tinjauan permohonan, pengujian mutu, audit proses produksi, dan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Sertifikat SNI hanya dapat dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk satu lokasi produksi. Perusahaan Industri harus memiliki perizinan berusaha, merek sendiri, dan akun SIINas, serta menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan fasilitas produksi yang sesuai. Produsen di Luar Negeri harus memiliki merek sendiri, Perwakilan Resmi, dan memenuhi persyaratan serupa. Peraturan ini juga mengatur ketentuan terkait Maklun dan Kerja Sama Merek, serta tata cara memperoleh Sertifikat SNI melalui SIINas, termasuk persyaratan dokumen dan proses verifikasi.","transitional_provisions","1. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.\n2. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n3. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat hasil produksi dalam negeri atau impor harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n4. Pupuk NPK Padat yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.\n5. Pupuk NPK Padat masih dapat beredar hingga pengguna akhir dengan ketentuan:\n a. untuk Pupuk NPK Padat hasil produksi dalam negeri\n 1. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, apabila telah produksi sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku; atau\n 2. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), apabila telah produksi sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n b. untuk Pupuk NPK Padat hasil impor\n 1. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) b, apabila telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku; atau\n 2. dengan Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Pupuk NPK Padat menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), apabila telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n6. Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal sanksi berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.","revokes",[101,106],{"_102":103,"_104":105},"text","Permenperin No. 8 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib.","link","",{"_102":107,"_104":108,"_40":109},"Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 Tahun 2014","https://peraturan.go.id/id/permenperin-no-08-m-ind-per-2-2014-tahun-2014","77bb1b6d-5aef-4dd9-a158-28a5240a40f7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2025
CONCERNING
MANDATORY ENFORCEMENT OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD FOR SOLID NITROGEN, PHOSPHORUS, AND POTASSIUM FERTILIZER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to ensure the safety, health, and
security of humans, animals, and plants and
environmental sustainability from the use of
nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizer,
creating healthy business competition, and increasing
the competitiveness of efficiency, and performance of the nitrogen,
phosphorus, and potassium fertilizer industry,
and the mandatory enforcement of Indonesian national standards
for solid nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizer has been
established;
that Regulation of the Minister of Industry Number 08/M-
IND/PER/2/2014 concerning Mandatory Enforcement of
Indonesian National Standard (SNI) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=41731619-e094-45f7-b93f-6c22f6f2c21e","actionData","errors"]