[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","01bd1469bbad82b82da2c92fdc1b9a94-d37da4a5e60e0216","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=01bd1469bbad82b82da2c92fdc1b9a94,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43},"regulationId","413fa566-df1a-4aa6-b952-8265316bfc42","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020","number","22/23/PBI/2020","year","2020","published_date","2020-12-29","effective_date","2021-07-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":60,"_63":64,"_65":66},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[76],{"_6":77,"_63":78,"_65":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"sectors","location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Pembayaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Bank Indonesia NO. 22/23/PBI/2020, LN.2020/NO.311, bi.go.id : 50 hlm.
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Sistem Pembayaran
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak secara eksplisit mencabut atau mengubah peraturan lain. Namun, Pasal 121 menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pembayaran di Bank Indonesia yang ada sebelum peraturan ini berlaku, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran bertujuan untuk menata kembali industri sistem pembayaran guna merespons perkembangan digitalisasi dan inovasi. Peraturan ini mengadopsi pendekatan pengaturan berbasis aktivitas dan risiko (same risk, same regulation) untuk memastikan kesetaraan perlakuan bagi aktivitas dan risiko yang sama, terlepas dari jenis lembaganya. \n\nPeraturan ini mendefinisikan Sistem Pembayaran sebagai seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, dan sumber dana untuk pemindahan dana guna memenuhi kewajiban ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan perluasan akses dan perlindungan konsumen. Visi penyelenggaraan Sistem Pembayaran Indonesia mencakup dukungan terhadap integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, digitalisasi perbankan, jaminan interlink antara teknologi finansial dan perbankan, keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, serta penjagaan kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antarnegara.\n\nPeraturan ini mengatur komponen sistem pembayaran (mekanisme, infrastruktur, kelembagaan, sumber dana), penyelenggara jasa pembayaran (PJP) dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP), serta tahapan pemrosesan transaksi. Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, penerbitan peraturan, penetapan akses, persetujuan dan pelaporan pengembangan, penyelenggaraan infrastruktur, pengawasan, pengenaan sanksi, dan pengelolaan data.\n\nDiatur pula aktivitas PJP (penyediaan informasi sumber dana, payment initiation/acquiring, penatausahaan sumber dana, layanan remitansi) dan PIP (kliring, penyelesaian akhir). Penyelenggara penunjang hanya menyediakan layanan teknis pendukung. Perizinan PJP dan penetapan PIP diatur berdasarkan kategori izin dan persyaratan kelembagaan, permodalan, manajemen risiko, serta kapabilitas sistem informasi. Terdapat pembatasan bagi satu pihak untuk menjadi PJP atau PIP saja.\n\nKewajiban PJP dan PIP mencakup tata kelola, manajemen risiko, standar keamanan sistem informasi, interkoneksi, interoperabilitas, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini juga mengatur klasifikasi PJP dan PIP (PSPS, PSPK, PSPU) berdasarkan ukuran, keterhubungan, kompleksitas, dan ketergantungan, serta menetapkan kewajiban tertentu sesuai klasifikasi tersebut. Pengembangan aktivitas, produk, dan kerja sama dikategorikan berdasarkan tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi) dan memerlukan pelaporan atau persetujuan Bank Indonesia. Pengelolaan data dan informasi, termasuk transfer data ke luar negeri, diatur dengan penekanan pada perlindungan data pribadi. Pengawasan dilakukan berbasis risiko dan kepatuhan, dengan kewenangan Bank Indonesia untuk mengenakan sanksi administratif.\n\nInovasi teknologi sistem pembayaran didukung melalui ruang uji coba. Ketentuan peralihan mengatur asesmen dan konversi izin bagi penyelenggara yang sudah ada, serta pemenuhan persyaratan baru dalam jangka waktu tertentu. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2021.","transitional_provisions","1. Bank Indonesia akan melakukan asesmen terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah berizin sebelum peraturan ini berlaku untuk melakukan reklasifikasi aktivitas dan memastikan kesanggupan pemenuhan persyaratan perizinan PJP atau penetapan PIP.\n2. Berdasarkan hasil asesmen, Bank Indonesia akan melakukan konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran menjadi izin PJP atau penetapan PIP.\n3. Penyelenggara jasa sistem pembayaran berizin yang menyatakan sanggup memenuhi persyaratan baru akan diberikan jangka waktu maksimal 2 tahun untuk memenuhinya, dan selama periode tersebut hanya dapat melakukan aktivitas sesuai izin PJP dan penetapan PIP yang baru.\n4. Penyelenggara jasa sistem pembayaran berizin yang menyatakan tidak sanggup memenuhi persyaratan baru akan diberikan jangka waktu maksimal 2 tahun untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sebelum izin dicabut.\n5. Bank Indonesia akan mengevaluasi pemenuhan persyaratan oleh PJP dan PIP dalam jangka waktu yang ditentukan, dan dapat memperpanjang atau mencabut izin/penetapan.\n6. Pihak yang sedang dalam proses perizinan pada saat peraturan ini berlaku harus memenuhi seluruh persyaratan baru.\n7. Ketentuan komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik harus dipenuhi oleh penyelenggara yang sudah berizin jika terdapat perubahan kepemilikan asing setelah peraturan ini berlaku, kecuali jika perubahan tersebut atas kebijakan atau tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia.\n8. Penyelenggara yang sedang dalam proses persetujuan pengembangan aktivitas, produk, atau kerja sama harus memenuhi seluruh persyaratan baru.\n9. Pihak yang telah ditetapkan sebagai SRO sebelum peraturan ini berlaku, tetap ditetapkan sebagai SRO.","sanctions","1. Pelanggaran kewajiban terkait kepemilikan dan pengendalian PJP dan PIP dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara/seluruh kegiatan, atau pencabutan izin/penetapan.\n2. Pelanggaran kewajiban PJP dan PIP dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, termasuk terkait pengembangan aktivitas, aksi korporasi, dan pemenuhan data, dapat dikenai sanksi administratif serupa.\n3. Pelanggaran kewajiban terkait data dan/atau informasi dapat dikenai sanksi administratif serupa.\n4. Pihak lain yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung dan melanggar ketentuan Bank Indonesia dapat dikenai teguran tertulis atau rekomendasi pencabutan izin usaha oleh instansi terkait.","revokes",[],"revoked_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_44":109},"text","Peraturan BI No. 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/342569/peraturan-bi-no-10-tahun-2025","2f02b2a8-9541-46a7-9c24-aa33005f3ab5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 22/23/PBI/2020
CONCERNING
PAYMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of digitalization and payment system innovation on the one hand increases the efficiency of the payment system industry and accelerates digital economic and financial inclusion, on the other hand increases risks with the increasing complexity of activities and variations in payment system provider business models;
that the development of digitalization and payment system innovation requires a restructuring of the payment system industry through payment system regulatory reform;
that it is necessary to have an effective and responsive payment system regulation that covers all aspects of payment system operations in order to accommodate the development of the digital economy and finance;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=413fa566-df1a-4aa6-b952-8265316bfc42","actionData","errors"]