Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2023

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara perhitungan nilai lahan hasil reklamasi. Nilai lahan hasil reklamasi dihitung berdasarkan nilai pembentuk lahan reklamasi dan nilai ekosistem terdampak.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk menetapkan kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi dengan mengatur tata cara perhitungan nilai lahan hasil reklamasi.

Ketentuan Substansial:

Nilai pembentuk lahan reklamasi dihitung dari biaya kegiatan pekerjaan penimbunan dan pemadatan material, perbaikan tanah dasar perairan, pembangunan tanggul, pemasangan geotextile, pemasangan silt barricade, dan pemasangan precast (pod). Biaya kegiatan meliputi komponen material, tenaga kerja pelaksana konstruksi, dan alat.

Nilai ekosistem terdampak terdiri atas mangrove, terumbu karang, lamun, dan/atau populasi ikan. Pelaku usaha menyampaikan permohonan izin pelaksanaan reklamasi disertai dokumen rencana anggaran dan biaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Rencana anggaran dan biaya harus diverifikasi oleh kantor jasa penilai publik yang memiliki izin penilai publik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(-)

(-)