Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mencakup pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan selisih antara anggaran dan realisasi.
2. Neraca yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2018.
3. Laporan Arus Kas (LAK) yang memberikan informasi tentang saldo awal kas, arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, serta saldo akhir kas.
4. Laporan Operasional (LO) yang mencakup pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasional dan pos luar biasa.
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang menyajikan informasi mengenai saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL, SiLPA, koreksi kesalahan pembukuan, dan saldo anggaran lebih akhir.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan, dan ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan-laporan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Bupati kemudian menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut.

(-)

(-)