Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kerja Sama Desa di Kabupaten Bangka Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mengembangkan usaha bersama antar-Desa agar mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan bidang keamanan dan ketertiban. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-Desa.
Ketentuan substansial mencakup:
- Kerja sama antar-Desa, yang meliputi pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, dan bidang ketentraman dan ketertiban. Kerja sama ini dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa dan dilaksanakan oleh BKAD.
- Kerja sama Desa dengan pihak ketiga, yang dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pelaksanaan kerja sama ini diatur dengan perjanjian bersama.
- Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa, BPD, dan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- Tata cara Kerja Sama Desa, yang meliputi pembahasan rencana kerja sama dalam rapat Musyawarah Desa.
- Perubahan dan berakhirnya Kerja Sama Desa, yang harus dimusyawarahkan dengan para pihak yang terikat.
- Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD), yang terdiri atas Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat.
- Penyelesaian perselisihan dalam Kerja sama Desa, yang harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Pembiayaan Kerja Sama Desa, yang harus mendapatkan persetujuan BPD dan dituangkan dalam APB Desa.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa oleh Pemerintah Daerah dan Camat.
di desktop Anda.