Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.010/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

Juga dikenal sebagai: PMK 102/PMK.010/2016 · PMK No. 102/PMK.010/2016

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:27 Juni 2016Tanggal Penetapan:22 Juni 2016
Kompensasi & Tunjangan PejabatKetentuan Perpajakan

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPenetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku27 Juni 2016
Tanggal Penetapan22 Juni 2016
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini diterbitkan untuk menetapkan besarnya bagian penghasilan dari pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah disesuaikan.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur bahwa penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya hingga Rp450.000,00 per hari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto melebihi Rp4.500.000,00 per bulan atau dibayar secara bulanan. Selain itu, penghasilan berupa honorarium atau komisi untuk penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi juga tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(-)

(-)