Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 4 Serie E Nomor 4).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mendorong keselarasan, serta mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mendorong keselarasan, dan mengoptimalkan potensi daerah.

Ketentuan Substansial:

• Klasifikasi Urusan Pemerintahan: Urusan wajib (pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar), urusan pilihan, dan urusan pemerintahan umum.
• Kewenangan Pemerintah Daerah: Menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai klasifikasi, dengan rincian kewenangan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah. Tata cara pelaksanaan kewenangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
• Prinsip Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis daerah.
• Penyelenggaraan Urusan: Dilaksanakan oleh perangkat daerah, dapat menugasi pemerintah kabupaten/kota atau desa.
• Pertanggungjawaban: Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kepala perangkat daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.
• Kerjasama Daerah: Dapat dilakukan dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, desa, negara lain, swasta, badan usaha, dan organisasi sosial.
• Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1. Urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan ditetapkannya perangkat Daerah dan pengangkatan serta pelantikan pejabat struktural.

(-)