Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1952

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat tentang Pinjaman Darurat (Undang-Undang Darurat Nr. 13 tahun 1950)

Undang-Undang ini bertujuan untuk menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Pinjaman Darurat sebagai Undang-Undang. Latar belakang kebijakan ini adalah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap isi Undang-Undang Darurat tersebut dengan perubahan yang diajukan oleh Pemerintah. Ketentuan substansial dari Undang-Undang ini mencakup pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan pinjaman bagi Negara Republik Indonesia Serikat dan mengeluarkan peraturan tentang peredaran uang. Menteri Keuangan juga diberi wewenang untuk mewajibkan partisipasi dalam pinjaman tersebut, dengan kemungkinan menyimpang dari Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku, kecuali Konstitusi Sementara. Undang-Undang ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terkait pelanggaran ketetapan yang diadakan oleh Menteri Keuangan.

(-)

1. Pelanggaran ketetapan oleh Menteri Keuangan dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun atau denda hingga lima ratus ribu rupiah. 2. Pelanggaran karena kelalaian dapat dikenai hukuman kurungan hingga satu tahun atau denda hingga seratus ribu rupiah. 3. Benda yang digunakan untuk pelanggaran dapat dinyatakan menjadi milik Negara.