Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 12 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110)

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi bangunan gedung dan bukan gedung dalam objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perubahan ketentuan mengenai masa berlaku Izin Gangguan, perubahan ketentuan mengenai masa Retribusi, dan penambahan ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB oleh Walikota.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan rumusan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.

Ketentuan Substansial:

• Objek Retribusi IMB diperluas dengan menambahkan definisi bangunan gedung dan bukan gedung.
• Masa berlaku Izin Gangguan disesuaikan menjadi selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya.
• Masa Retribusi Izin Gangguan disesuaikan menjadi selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya.
• Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB berdasarkan kriteria tertentu, seperti bangunan fungsi sosial dan budaya, bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bangunan fungsi keagamaan, dan bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

(-)

1. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 18 tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.