Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012, guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melimpahkan wewenang pemberian izin usaha penanaman modal kepada Kepala Administrator KEK Mandalika. Dalam pelaksanaannya, Kepala BKPM melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha yang merupakan kewenangan pemerintah kepada Kepala Administrator berdasarkan hak substitusi. Kewenangan ini mencakup penerbitan izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha perubahan, izin usaha penggabungan perusahaan, dan pencabutannya. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di KEK Mandalika. Kepala Administrator harus memperhatikan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, serta peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM dan instansi teknis lainnya.

1. BKPM dapat memproses izin usaha yang berlokasi di KEK Mandalika paling lama 6 bulan sejak peraturan ini diundangkan.