Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 26 Tahun 2020

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 26 Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Peraturan ini mengatur jenis dan tarif PNBP, pengelolaan, penetapan izin penggunaan, pencairan dana, serta pemantauan dan pengawasan PNBP. PNBP diperoleh dari pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi Wajib Bayar untuk menyetorkan PNBP ke Kas Negara dan mengatur mekanisme pengembalian dana jika terjadi kelebihan pembayaran. Selain itu, peraturan ini mengatur peran dan tanggung jawab pejabat terkait dalam pengelolaan PNBP, termasuk Bendahara Penerimaan dan petugas penerimaan.