Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Madiun. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pekerja bukan penerima upah dan keluarga mereka.

Ketentuan Substansial:

Walikota Madiun berwenang menyelenggarakan program JKK dan JKM, termasuk pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, penyelesaian masalah, pendampingan klaim, kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta pengawasan dan pembinaan. Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Dinas Ketenagakerjaan.

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur:

• Pendaftaran pekerja bukan penerima upah sebagai peserta program JKK dan JKM.
• Pembayaran iuran oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
• Pemberian manfaat JKK dan JKM kepada peserta yang memenuhi syarat.
• Pengelolaan data peserta dan pemutakhiran data secara berkala.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

• Pekerja Bukan Penerima Upah: Berhak mendaftar sebagai peserta JKK dan JKM jika memenuhi persyaratan (KTP elektronik, domisili, usia, jenis pekerjaan). Wajib menyampaikan perubahan data diri.
• Pemerintah Daerah: Wajib membayar iuran JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
• BPJS Ketenagakerjaan: Wajib melaksanakan koordinasi, membayar manfaat JKK dan JKM, melakukan sosialisasi, dan melaporkan perkembangan program.

(-)

1. Pekerja Bukan Penerima Upah yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau penghentian jaminan JKK dan JKM.