Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur berbagai aspek pengelolaan barang milik daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:
Penetapan Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dengan kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, bertanggung jawab untuk meneliti rencana kebutuhan barang, mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang, serta melakukan koordinasi inventarisasi.
Kepala OPD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, membantu Pengelola Barang dalam penyusunan rencana kebutuhan, memberikan pertimbangan atas usul pemanfaatan dan pemindahtanganan, serta melakukan pencatatan barang milik daerah.
Kepala OPD sebagai Pengguna Barang, berwenang mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang, melakukan pencatatan dan inventarisasi, menggunakan barang untuk kepentingan OPD, serta mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan.
Peraturan ini juga mengatur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian.
di desktop Anda.