Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2021

(-)

Peraturan Menteri Koordinator ini menetapkan Peta Proses Bisnis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Peta Proses Bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Peta Proses Bisnis terdiri atas peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Peta proses memuat seluruh proses bisnis kementerian yang terdiri atas proses bisnis utama, manajerial, dan pendukung. Peta subproses menjabarkan lebih rinci peta proses yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antarproses. Peta relasi menggambarkan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses. Peta lintas fungsi menggambarkan rangkaian kerja lintas unit organisasi yang saling berhubungan. Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi di kementerian dan dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dapat menjadi dasar perbaikan Peta Proses Bisnis.

(-)

(-)