Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Wajo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuannya adalah agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kriteria BTT, yang meliputi pengeluaran untuk keadaan darurat (bencana alam, nonalam, sosial, kejadian luar biasa, operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana dan prasarana publik), keperluan mendesak (pelayanan dasar masyarakat, belanja mengikat dan wajib, pengeluaran di luar kendali pemerintah daerah, dan pengeluaran yang jika ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar), pengembalian kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Peraturan ini juga mengatur penganggaran BTT dalam APBD, yang dicantumkan pada kode rekening kelompok, objek, dan rincian objek BTT dalam DPA-PPKD. Penggunaan BTT dapat dibebankan langsung atau melalui pergeseran anggaran ke program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Pelaksanaan BTT dilakukan melalui pembebanan langsung atau pergeseran anggaran, dengan tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berbeda untuk setiap jenis pengeluaran BTT. SKPD terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana BTT yang dikelolanya. Monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT dilakukan oleh SKPD teknis terkait, dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
di desktop Anda.