Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1913)

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perubahan tersebut mencakup definisi keprotokolan, susunan penyelenggara keprotokolan, tata tempat dalam acara resmi, tata cara upacara, kunjungan Menteri dan/atau Wakil Menteri, serta penerimaan kunjungan tamu.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan peraturan keprotokolan dengan perubahan organisasi dan perkembangan hukum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga pelaksanaan keprotokolan dapat berjalan lebih lancar.

Ketentuan Substansial:

• Perubahan definisi beberapa istilah terkait keprotokolan.
• Perubahan susunan penyelenggara keprotokolan di lingkungan Kementerian.
• Penyesuaian tata tempat bagi pejabat dan tokoh masyarakat dalam acara resmi.
• Perubahan tata cara pelaksanaan upacara, termasuk upacara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan pelantikan.
• Penyesuaian ketentuan mengenai kunjungan Menteri dan/atau Wakil Menteri, baik di dalam maupun luar negeri.
• Penyesuaian ketentuan mengenai penerimaan kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri.

(-)

(-)