Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan perspektif gender. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang.

Ketentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, seperti penetapan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat provinsi. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD melalui analisis gender. Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala provinsi, serta menetapkan Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah. Dibentuk Pokja PUG Provinsi yang beranggotakan seluruh Kepala/Pimpinan SKPD untuk mempercepat pelembagaan PUG di seluruh SKPD Provinsi. Setiap SKPD wajib memiliki Focal Point PUG.

Peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah juga diatur, serta pembinaan oleh Gubernur terhadap pelaksanaan PUG. Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari APBD dan dapat juga dari APBN.

(-)

(-)