[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","eb6ea8cb596901a430563504eea4010f-eed9f8a7606022ce","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=eb6ea8cb596901a430563504eea4010f,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_128":124},"regulationId","39278438-f525-4a60-ab08-d2bef53f1f55","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_125":-5,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 29 Tahun 2012 tentang BANGUNAN GEDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 29 Tahun 2012","number","29","year","2012","published_date","2012-12-12","effective_date","2012-12-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":60,"_63":64,"_65":66},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[76],{"_6":77,"_63":78,"_65":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","BANGUNAN GEDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - bangunan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2012/NO.29, TLD NO.35
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menata bangunan agar tetap berlandaskan\r\npada dokumen Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW)\r\nkabupaten beserta rencana rincinya, perlu dilakukan\r\nupaya pengendalian bangunan dan pemanfaatan ruang\r\ndaerah;\r\nb. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus\r\ndilaksanakan secara tertib sesuai dengan fungsinya, dan\r\nmemenuhi persyaratan administratif dan persyaratan\r\nteknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan\r\npenghuni dan lingkungannya;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan\r\npengaturan persyaratan bangunan gedung secara nasional. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan\r\nDasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa\r\nKonstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3833);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan\r\nGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002\r\nNomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4247);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4444);\r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4725);\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5059);\r\n10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan\r\ndan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5188);\r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang\r\nAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang\r\nUsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3955);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang\r\nPenyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor\r\n86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4655);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang\r\nPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 694)\r\n21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana\r\nTata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2006);\r\n22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan\r\nPemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSinjai Tahun 2009 Nomor 2);\r\n23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik\r\nPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten\r\nSinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun\r\n2010). \n (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status\r\nkepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.\r\n(2) Bukti status hak tanah yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\nberupa:\r\na. sertifikat hak atas tanah;\r\nb. surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat\r\nyang berwenang di bidang pertanahan;\r\nc. surat kavling dari pemerintah daerah, atau Pemerintah;\r\nd. fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional;\r\ne. girik/petuk/ akta jual beli yang sah disertai surat pernyataan pemilik\r\nbahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui oleh pemerintah\r\nsetempat;\r\nf. surat kohir verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa pemilik\r\ntelah menempati lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan disertai dengan\r\nketerangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui\r\npemerintah setempat; atau\r\ng. surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang dianggap sah berdasarkan\r\nperaturan yang berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. \n Peraturan Bupati \n 100 halaman \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_44":105},"text","PERDA Kab. Sinjai No. 11 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/85114/perda-kab-sinjai-no-11-tahun-2017","fcd19a93-c6c0-4fdd-8bb8-fdfb14482d4f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=39278438-f525-4a60-ab08-d2bef53f1f55","notFound","actionData","errors"]