Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini menetapkan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91.344.891.241.214,00. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp81.734.364.760.824,00, Belanja Daerah sebesar Rp82.663.062.617.784,00, dan Pembiayaan Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan Gubernur untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati.

Ketentuan Substansial:

• Pendapatan Daerah: Bersumber dari pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
• Belanja Daerah: Terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial), belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
• Pembiayaan Daerah: Meliputi penerimaan pembiayaan (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo).

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

(-)

(-)