Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme di lingkungan Kementerian Pariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara dalam menyikapi pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban tugas.

Secara substansial, peraturan ini mewajibkan setiap Pegawai dan Penyelenggara Negara untuk menolak gratifikasi yang tidak sah dan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peraturan ini membedakan antara gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan, dengan memberikan rincian pengecualian yang jelas, seperti pemberian dalam keluarga, keuntungan investasi yang berlaku umum, atau cendera mata kedinasan yang tidak ditujukan untuk individu.

Untuk mendukung implementasi kebijakan, dibentuk UPG yang terdiri dari UPG Koordinator (Inspektorat), UPG Politeknik Pariwisata, dan UPG Badan Pelaksana Otorita. UPG memiliki kewenangan untuk mengelola laporan, melakukan pemeliharaan barang gratifikasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Selain itu, peraturan ini menjamin hak pelapor untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas serta perlindungan dari intimidasi atau diskriminasi dalam aspek kepegawaian.