Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 3 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian definisi, kewenangan pemerintah kabupaten, tugas petugas registrasi, pelaporan kelahiran dan kematian, pengakuan dan pengesahan anak, data kependudukan, kepemilikan KTP-el, elemen data dalam KTP-el, kutipan akta pencatatan sipil, larangan manipulasi data kependudukan, perlindungan data perseorangan, dan penambahan ketentuan pidana terkait pungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta memperjelas pengaturan terkait data kependudukan dan hak aksesnya.

(-)

1. Setiap Pejabat atau petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memerintahkan dana/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenakan.