Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak untuk periode 2017-2022. RPJMD ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 tahun tersebut. Sistematika RPJMD terdiri dari sembilan bab, meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup. Pelaksanaan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang meliputi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan RPJMD, serta hasil RPJMD. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, ketidaksesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan mendasar di tingkat daerah dan nasional, dan/atau merugikan kepentingan nasional. Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sementara perubahan yang tidak mendasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.